BUPATI/WALIKOTA DAN KADES TOLAK PENGURANGAN FRESH MONEY

Bupati dan Walikota serta para Kepala Desa se-Banten menolak rencana Pemprov Banten yang akan mengurangi bantuan keuangan kepada mereka dalam bentuk Fresh Money. Mereka meminta agar Pemprov Banten tetap memberikannya sesuai dengan jumlah yang mereka terima sebelumnya yaitu Rp20 miliar untuk Kabupaten/Kota se-Banten dan Rp50 juta untuk masing-masing desa.

Demikian terungkap dalam surat resmi Forum Komunikasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (FKKD) Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten yang ditandatangani enam kepala Daerah beserta wakilnya masing-masing.

Mereka adalah Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya dan wakilnya Amir Hamzah, Walikota Cilegon Tb Aat Syafaat dan Wakilnya Rusli Ridwan, Bupati Kabupaten Tangerang Ismet Iskandar dan Wakilnya Rano Karno, Walikota Tangerang Wahidin Halim dan Wakilnya Arif Wiamansyah, Bupati Pandeglang Dimyati Natakusuma dan Wakilnya Erwan Kurtubi dan Bupati Serang Taufik Nuriman dan Wakilnya Andi Sujadi. Sementara Walikota dan Wakil Walikota Serang tidak tercantum di dalamnya.

Dalam surat tertanggal 1 Desember 2008 lalu tentang Permintaan Bantuan Keuangan yang ditujukan kepada Gubernur dan Ketua DPRD Banten itu, terdapat tiga point tuntutan yaitu, pertama mereka meminta bantuan keuangan agar ditetapkan sebesar Rp20 miliar kepada kabupaten/kota, sehingga total anggaran untuk bantuan tersebut sebesar Rp160 miliar termasuk untuk Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan.

Kedua, mereka juga meminta kepada Pemprov Banten agar pedoman pendayagunaa bantuan keuangan tersebut bersifat fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat seperti untuk Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian rakyat dan lain-lain.

Terakhir mereka mengaku siap mempertanggungjawabkan bantuan tersebut dalam hal akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja secara periodik serta insidental sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi tuntutan itu, Ketua Harian Panitia Anggaran DPRD Banten Agus Puji Raharjo mengatakan bahwa pihaknya telebih dahulu akan menyesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Pemprov Banten. "Kita lihat dulu kemampuan keuangan kita," ujarnya singkat.

Aggota Panitia Anggaran Rizal Muga Negara mengaku sudah mengingatkan Pemprov Banten agar segera mengkoordinasikan dengan bupati dan walikota se-Banten terkait rencana pengurangan bantuan keuangan kepada mereka.

"Saya sudah ingatkan, dan karena itu tidak dilakukan, akhirnya terjadi juga apa yang saya khawatirkan," katanya.

Untuk diketahui, Pemprov Banten dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2009 hanya mengalokasikan bantuan keuangan sebesar Rp120 miliar untuk depalan kabupaten/kota se-Banten, sehingga dipastikan satu kabupaten hanya akan mendapatkan Rp15 miliar atau berkurang Rp5 miliar dari sebelumnya sebesar Rp20 miliar.

Ditempat terpisah pada Senin, (12/1) beberapa Kepala Desa mendatangi Gedung DPRD Banten, mereka meminta kepada Pemprov Banten agar mengalokasikan sepenuhnya bantuan keuangan kepada mereka pada APBD murni tahun 2009 ini sebesar Rp75 miliar, atau masing-masing desa Rp50 juta.

Mereka khawatir, jika pada APBD murni ini hanya dianggarkan Rp25 miliar, pada perubahan APBD 2009 nanti tidak dapat terpenuhi, mengingat pendapatan Pemprov Banten pada tahun 2009 ini mengalami penurunan mencapai 30 persen.

"Karena itu, kami meminta kepada Gubernur agar bantuan keuangan desa dianggarkan seluruhnya pada APBD murni tahun 2009. Selain untuk dapat memastikan tidak akan terjadi pengurangan, diharapkan juga akan lebih cepat direalisasikan, mengingat desa sangat membutuhkan bantuan tersebut," ujar Kepala Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang, Supriadi didampingi beberapa Kades lainnya dari Pandeglang.

Anggota Panang Babay Sujawandi yang menerima mereka mengaku berjanji akan memperjuangkannya aspirasi para kepala desa itu pada pembahasan RAPBD 2009 nanti. "Bagaimanapun juga, ini adalah aspirasi dari bawah yang wajib saya perjuangkan," tegasnya. (sumber: buetynasircentre)