Analisis Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Tangerang

Oleh Hadi Hartono, SE (Ketua Komisi I/Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan/Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tangerang)

Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Tangerang menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2010 sebesar Rp.35.820.156.460.000,- atas Dasar Harga Berlaku. Dan sebesar Rp.18.970.666.110.000,- atas Harga Konstan Tahun Dasar 2000. Bila dibandingkan dengan PDRB tahun 2009 sebesar Rp.32.366.548.620.000 atas Dasar harga Berlaku dan sebesar Rp. 18.050.110.470.000,- atas Dasar Harga Konstan, maka mengalami kenaikan.
Peningkatan PDRB yang tinggi sekali pun, tidak menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Tangerang. Persoalan kesejahteraan masyarakat adalah bagaimana peran pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan persoalan kualitas dari pertumbuhan PDRB yang dihasilkan mampu mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan social.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2009 sebesar 4,67 % dan tahun 2010 sebesar 5,10% berarti selisih kenaikannya hanya 0,47 % juga tidak menjamin pendapatan riil masyarakat perkapita menjadi naik. Terlebih bila ditinjau dari sudut pandang added value (pertambahan nilai) mata uang atas harga barang, karena tingkat inflasi (kecenderungan naiknya harga secara umum) mengalami kenaikan dari tahun 2009 sebesar 4,16% ke tahun 2010 sebesar 5,30% berarti tingkat inflasi selisih lebih tinggi sebesar 1,14%. Artinya LPE kenaikannya masih lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat inflasi.
Lebih jauh dari itu, Kemampuan Daya Beli (Purchasing Power Parity) pada tahun 2010 sebesar Rp.627,800,- pertahun (Kebijakan Umum APBD 2011-halaman 17) maka perhari Kemampuan Daya Beli hanya sebesar Rp.1,720,- (kami tidak tahu apakah data tersebut benar atau salah ketik? Yang konon katanya menurut TPAD sumbernya diambil dari data BPS). Bila data tersebut benar, maka sungguh ironis bahwa ternyata rata-rata kemampuan daya beli masyarakat kabupaten Tangerang perhari hanya cukup untuk membeli satu botol air mineral 500ml?
Apalagi jika kita mencermati angka pengangguran yang tak kunjung terentaskan secara tuntas. Maka marilah kita ber-empati bersama. Bahwa kabupaten Tangerang dengan beban Angkatan Kerja (AK) berjumlah 1.801.905 orang dan Angka Pengangguran sebesar 12,46% pada tahun 2010. Dengan demikian jumlah pengangguran sebesar 224.157 orang. Walaupun secara prosentase mengalami penurunan karena pada tahun 2009 angka pengangguran sebesar 13,28% dari jumlah AK sebesar 1.720.101 orang. Tetapi perlu diingat bahwa jumlah penduduk kabupaten Tangerang selalu meningkat dari tahun ke tahun.
Jumlah AP yang cukup besar perlu segera mendapatkan sentuhan tangan-tangan hangat yang penuh kebijaksanaan. Khususnya dari pemerintah daerah yang hanya memprediksi dapat mengentaskan pengangguran pada tahun 2010 sebesar 12,46% menjadi 11,64% tahun 2011 berarti selisih penurunannya hanya 0,82%. Berarti pada akhir tahun 2011 diprediksi jumlah pengangguran sebesar 219.264 orang dari jumlah AK sebesar 1.883.710 orang.
Indicator social ekonomi inilah yang seharusnya dijadikan pisau analisis dalam menentukan kebijakan anggaran pada beberapa urusan pemerintahan/pembangunan. Karena issue sentral pembangunan daerah kabupaten Tangerang sampai saat ini masih berjibaku dengan issue kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan social.
Maka persoalan pengangguran harus segera dituntaskan. Karena sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) 1945 pasal 27 ayat (2):”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.