Featured 1

Curabitur et lectus vitae purus tincidunt laoreet sit amet ac ipsum. Proin tincidunt mattis nisi a scelerisque. Aliquam placerat dapibus eros non ullamcorper. Integer interdum ullamcorper venenatis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Featured 2

Curabitur et lectus vitae purus tincidunt laoreet sit amet ac ipsum. Proin tincidunt mattis nisi a scelerisque. Aliquam placerat dapibus eros non ullamcorper. Integer interdum ullamcorper venenatis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Featured 3

Curabitur et lectus vitae purus tincidunt laoreet sit amet ac ipsum. Proin tincidunt mattis nisi a scelerisque. Aliquam placerat dapibus eros non ullamcorper. Integer interdum ullamcorper venenatis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Featured 4

Curabitur et lectus vitae purus tincidunt laoreet sit amet ac ipsum. Proin tincidunt mattis nisi a scelerisque. Aliquam placerat dapibus eros non ullamcorper. Integer interdum ullamcorper venenatis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Featured 5

Curabitur et lectus vitae purus tincidunt laoreet sit amet ac ipsum. Proin tincidunt mattis nisi a scelerisque. Aliquam placerat dapibus eros non ullamcorper. Integer interdum ullamcorper venenatis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Tuesday, June 2, 2009

Kata Akhir Fraksi ttg BGD dan Penyertaan Modal BPR

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

PENDAPAT AKHIR FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN

TERHADAP RAPERDA
TENTANG
1. PERUBAHAN PERDA NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
2. PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM PD. BPR SERANG DAN PD. BPR KERTARAHARJA KABUPATEN TANGERANG


ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB.
SAMBUTLAH SALAM KEBANGSAAN KITA
MERDEKA!!!

YTH. SDR. PIMPINAN BESERTA REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI BANTEN
YTH. SDR GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN
YTH. SDR UNSUR MUSPIDA PROVINSI BANTEN
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, BESERTA PARA KEPALA SKPD
YTH. PARA ALIM ULAMA, TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN PARPOL, ORMAS, PEMUDA, MAHASISWA, JURNALIS, DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

PUJI SYUKUR KEHADLIRAT ALLAH SWT. ATAS BERKAT RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA KITA BISA BERKUMPUL DI RUANG RAPAT PARIPURNA INI DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT SEHINGGA KITA BISA MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DPRD TERHADAP RAPERDA PENAMBAHAN MODAL KEDALAM PD BPR SERANG DAN BPR KERTARAHARJA TANGERANG. SHALAWAT DAN SALAM SEMOGA DILIMPAHKAN KEPADA NABI MUHAMMAD SAW.

RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT,

SEBELUMNYA PERKENANKAN KAMI MENYAMPAIKAN BELA SUNGKAWA SERTA DUKA CITA SERTA MENDALAM ATAS WAFATNYA REKAN KAMI SALAH SEORANG ANGGOTA FRAKSI PDI PERJUANGAN SDR. BOY YOSIS MANGOWAL PADA HARI SABTU 30 MEI 2009 SEMOGA ALMARHUM DITERIMA DISIS TUHAN YANG MAHA ESA DAN KELUARGA YANG DITINGGALKAN DIBERI KETABAHAN.
SETELAH MELALUI PROSES YANG PANJANG, PADA KESEMPATAN INI KAMI AKAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA ;

1. PERUBAHAN ATAS PERDA NO.54 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
2. PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM PD BPR SERANG DAN BPR KERTA RAHARJA TANGERANG.

RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT,

1. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO. 54 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTIUKAN PERUSAHAAN DAERAH.
1. DIUSULKAN AGAR : UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH; YANG ADA KAITANNYA DENGAN PEMBENTUKAN ATAU PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH, SEPERTI: UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BEBAS DABN BERSIH DARI KOLUSI, KORUPSI DAN NEPOTISME; PERATURAN PEMERINTAH NO. 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DEAERAH DIMASUKAN SEBAGAI KONSEDERAN PERATURAN DAERAH INI.


2. SEBAGAIMANA TUJUAN PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH (PASAL 1B HURUF B PADA RAPERDA USUL GUBERNUR) YAITU TURUT SERTA MENDORONG PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN KERAKYATAN DIDAERAH, MAKA FRAKSI PDI PERJUANGAN MENEKANNKAN AGAR BGD DAPAT MENAMPUNG DAN MEMASARKAN PRODUK LOKAL (HOME INDUSTRY) DARI PROVINSI BANTEN SEHINGGA KEMANFAATANYA DAPAT DIRASAKAN LANGSUNG OLEH MASYARAKAT.
3. AGAR LEBIH FLEKSIBEL DAN KOMPETITIF DALAM PERSAINGAN USAHA, DIUSULKAN PD. BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT SEGERA DIUBAH STATUS HUKUMYA DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT).

RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT,

KAMI MENYADARI BAHWA SELAMA INI SEBAGIAN BESAR USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK), SERTA MASYARAKAT DI PEDESAAN BELUM MENDAPATKAN PELAYANAN JASA KEUANGAN PERBANKAN BAIK DARI ASPEK PEMBIAYAAN MAUPUN PENYIMPANAN DANA. LEMBAGA KEUANGAN YANG TEPAT DAN STRATEGIS UNTUK MELAYANI KEBUTUHAN MASYARAKAT TERSEBUT ADALAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DENGAN BEBERAPA PERTIMBANGAN:

• BPR MERUPAKAN LEMBAGA INTERMEDIASI SESUAI DENGAN UU PERBANKAN.
• BPR MERUPAKAN LEMBAGA KEUANGAN YANG DIATUR DAN DIAWASI SECARA KETAT OLEH BANK INDONESIA.
• ADANYA PENJAMINAN OLEH LPS ATAS DANA MASYARAKAT YANG DISIMPAN DI BPR.



• BPR BERLOKASI DI SEKITAR UMK DAN MASYARAKAT PEDESAAN, SERTA MEMFOKUSKAN PELAYANANNYA SESUAI
DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT TERSEBUT.
• BPR MEMILIKI KARAKTERISTIK OPERASIONAL YANG SPESIFIK YANG MEMUNGKINKAN DAPAT MENJANGKAU
DAN MELAYANI UMK DAN MASYARAKAT PEDESAAN.
.BPR MERUPAKAN SALAH SATU PILAR PENTING DALAM SYSTEM KEUANGAN MIKRO.

SELAIN ITU ADA DUA HAL YANG MENARIK YANG MENJADI KAJIAN KAMI TERHADAP RENCANA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL TERSEBUT YAKNI;
1. KEUNGGULAN KOMPARATIF
DALAM SISTEM KEUANGAN, BPR MEMILIKI KEUNGGULAN KOMPARATIF BAIK DIBANDINGKAN DENGAN BANK UMUM MAUPUN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO NON BANK. KEUNGGULAN YANG DIMILIKI BPR TERHADAP BANK UMUM TERUTAMA PROSEDUR PELAYANAN YANG SEDERHANA, PROSES YANG CEPAT, DAN SKIM KREDIT YANG LEBIH FLEKSIBEL. SELAIN ITU, BPR JUGA UNGGUL DALAM HAL PELAYANAN KEPADA NASABAH YANG MENGUTAMAKAN PENDEKATAN PERSONAL DAN “ JEMPUT BOLA “, SERTA LEBIH MEMAHAMI EKONOMI DAN MASYARAKAT SETEMPAT.

2. POTENSI PASAR YANG BESAR
SEBAGIAN BESAR PELAKU EKONOMI DI PROVINSI BANTEN BERADA PADA STRATA USAHA KECIL DAN MIKRO. HAL INI MERUPAKAN PELUANG BAGI BPR UNTUK MELAKUKAN SEGMENTASI DAN TARGET PASAR YANG DIORIENTASIKAN BAGI PELAKU EKONOMI USAHA MIKRO DAN KECIL. APABILA RENCANA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL INI BISA DILAKUKAN, MAKA DENGAN NILAI KREDIT SEBESAR RP.10 JUTA SAJA, MAKA AKAN TERDAPAT SEJUMLAH 3.000 UMK YANG AKAN MENDAPATKAN


LAYANAN KREDIT DARI 2 BPR TERSEBUT DARI DANA SEBESAR RP. 30 MILYAR. SEHINGGA PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH AKAN DAPAT TERDORONG SEDEMIKIAN RUPA.

UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN YANG SEHAT DAN MEMPERLUAS PELAYANAN BPR, SERTA MENANGKAP PELUANG DALAM MELAKUKAN EKSPANSI USAHA KEPADA UMK,MAKA 2 BPR TERSEBUT PERLU DIDUKUNG DENGAN PERMODALAN YANG KUAT.

DENGAN CATATAN BAHWA TANTANGAN KE DEPAN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN BERSAMA ADALAH SEBAGAI BERIKUT;
1. PENINGKATAN EFISIENSI BPR
SEKALIPUN KINERJA CUKUP BAIK BERDASARKAN INDIKATOR KEUANGAN SEPERTI ROA DAN ROE BAGI PD BPR SERANG, NAMUN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI MASIH PERLU DITINGKATKAN TERUTAMA DARI SISI PRODUKTIVITAS SDM, MENGINGAT SALAH SATU SUMBER INEFISIENSI BPR ADALAH RENDAHNYA KETRAMPILAN DAN PROFESIONALISME SDM BPR.

BAGI PD BPR KERTA RAHARJA TANGERANG UNTUK SEGERA BERBENAH DIRI DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGANNYA – MINIMAL PADA NERACA BPR AKHIR DESEMBER 2009 SUDAH MENUNJUKAN KINERJA KEUANGAN YANG POSITIF DARI SISI PROFITABILITAS.

PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI MODERN DAN TEPAT GUNA, SELAIN PENINGKATAN PROFESIONALISME PERBANKAN (CORE BANKING SKILLS) DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (CORPORATE GOVERNANCE) MUTLAK HARUS DILAKUKAN KARENA INI SEBUAH TUNTUTAN DI MASA DEPAN.






2. MASALAH LIKUIDITAS DAN PENDANAAN BPR

KEPERCAYAAN TERHADAP BPR MASIH PERLU DITINGKATKAN MENGINGAT MASYARAKAT LEBIH MEMILIH MENYIMPAN DANANYA DI BANK UMUM. HAL INI MENDORONG BPR MENAWARKAN TABUNGAN DAN DEPOSITO BERJANGKA DENGAN SUKU BUNGA YANG LEBIH TINGGI DIBANDINGKAN BANK UMUM SEHINGGA MENYEBABKAN TINGGINYA COST OF FUND YANG PADA GILIRANNYA MENINGKATKAN SUKU BUNGA KREDIT BPR.

SIMPANAN NASABAH BPR YANG PADA UMUMNYA BERJANGKA PENDEK DIBANDINGKAN DENGAN KREDIT YANG DIBERIKAN
MENIMBULKAN RISIKO LIKUIDITAS (LIQUIDITY MISMATCH). SELAMA INI KEDUA BPR MENGANDALKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DARI MODAL SENDIRI (MODAL SAHAM) UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN LIKUIDITAS.

SEHINGGA DALAM MENGANTISIPASI RISIKO LIKUIDITAS, SELAMA INI KEDUA BPR MEMELIHARA ALAT LIKUID DALAM JUMLAH BESAR YANG BERAKIBAT PENGGUNAAN DANA BPR TIDAK OPTIMAL. KE DEPAN MANAJEMEN KEDUA BPR TERSEBUT PERLU MELAKAUKAN INOVASI DAN KREATIVITAS DALAM MENGATASI RISIKO LIKUIDITASNYA.

3. PERSAINGAN KETAT DI MASA DEPAN
SEJALAN DENGAN BERTAMBAHNYA LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN YANG JUGA MEMBERIKAN PEMBIAYAAN KEPADA UMK,
PERSAINGAN DI MASA DEPAN DALAM PEMBIAYAAN KEPADA UMK AKAN SEMAKIN MENINGKAT. PERSAINGAN TERSEBUT DAPAT TERJADI DENGAN BANK UMUM YANG MENGEMBANGKAN UNIT-UNIT PELAYANAN MIKRO, LKM NON-BANK DAN LEMBAGA PENYALUR DANA BERGULIR YANG DIDUKUNG OLEH PEMERINTAH.



PERSAINGAN JUGA MUNCUL SEBAGAI AKIBAT DARI PENYALURAN DANA DONOR, PEMERINTAH DAN BUMN SECARA LANGSUNG MELALUI PROYEK ATAU SECARA TIDAK LANGSUNG MELALUI BANK UMUM DAN/ ATAU KOPERASI.

TERKAIT DENGAN PERSAINGAN TERSEBUT DI ATAS, BPR DITUNTUT UNTUK MENCARI DAN MEMBUKA PASAR BARU YANG
TIDAK TERLAYANI BANK UMUM DAN PESAING DI ATAS SERTA MENGEMBANGKAN HUBUNGAN DENGAN NASABAH YANG
BERKESINAMBUNGAN.

4.PENYEBARAN DAN JANGKAUAN BPR
DENGAN BERTAMBAHNYA MODAL KEDUA BPR- MAKA HARUS DIIMBANGI DENGAN PENYEBARAN YANG LEBIH MERATA KHUSUSNYA KEPADA MASYARAKAT PEDESAAN. TANTANGAN YANG DIHADAPI ADALAH BAGAIMANA MENINGKATKAN
PENYEBARAN LAYANAN KREDIT KEPADA NASABAH YANG BERADA DI PEDESAAN. HAL TERSEBUT TERKAIT DENGAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL DALAM RANGKA MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI.

5. PERLINDUNGAN NASABAH BPR
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN PELAYANAN BPR KEPADA UMK DAN MASYARAKAT PEDESAAN, ASPEK PERLINDUNGAN NASABAH MERUPAKAN TANTANGAN TERSENDIRI BAGI BPR, MENGINGAT BELUM EFEKTIFNYA IMPLEMENTASI TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BPR DAN PENGGUNAAN DATA NASABAH, SERTA PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH.

6. DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAH HARUS BERUPAYA SECARA GENCAR UNTUK MENINGKATKAN PERAN UMK DAN MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA UKM. PENTINGNYA

PEMBERDAYAAN UMK, KHUSUSNYA DALAM HAL PENINGKATAN AKSES UMK KEPADA SUMBER DAYA FINANSIAL.
SELAIN ITU, PEMERINTAH DAERAH JUGA HARUS BERUPAYA UNTUK MENINGKATKAN TINGKAT KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT PEDESAAN MELALUI BERBAGAI PROGRAM, YANG DAPAT DIMANFAATKAN OLEH BPR UNTUK MENYEDIAKAN JASA KEUANGAN MIKRO, YANG ANTARA LAIN BERUPA:

• USAHA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK MENCIPTAKAN WIRAUSAHA-WIRAUSAHA KECIL BARU
• PEMBANGUNAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN KOPERASI
• KEMUDAHAN PERIJINAN DAN PERLINDUNGAN BAGI USAHA MIKRO
• PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN UMK MELALUI BANTUAN DAN AKSES MODAL USAHA
• PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN PENDUKUNG BAGI UMK DAN KEMITRAAN USAHA
• PENINGKATAN KEMAMPUAN PETANI SUPAYA MAMPU MENGHASILKAN PRODUK YANG MAMPU BERSAING SEHINGGA
TERJADI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT,

DENGAN PAPARAN DIATAS MAKA DENGAN MENGUCAP BISMILAHIRRAHMINIRRAHIIM FRAKSI PDI PERJUANGAN DAPAT MENYETUJUI DAN MENERIMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG :

1. PERUBAHAN PERDA NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
2. PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM PD. BPR SERANG DAN PD. BPR KERTARAHARJA KABUPATEN TANGERANG
MENJADI PERATURAN DAERAH.



DEMIKIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI PDI PERJUANGAN, MUDAH-MUDAHAN ALLAH SWT. MEMBERIKAN BIMBINGAN DAN PERLINDUNGAN SERTAMERIDHOI LANGKAH KITA DALAM MENJALANKAN TUGAS SEHARI-HARI, AMIIN YA ROBBAL ALAMIIN.

BILLHITAUFIK WALHIDAYAH
WASSALAMMU ‘ALAIKUM WR. WB.
MERDEKA…!

SERANG, 2 JUNI 2009
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN

KETUA,




JAYENG RANA

SEKRETARIS




H. BACHROERODJI




Friday, May 22, 2009

MEGAWATI-PRABOWO





Thursday, May 21, 2009

DEKLARASI MEGAWATI - PRABOWO DI BANTAR GEBANG

Jakarta - Pasangan Mega-Prabowo sedang mempersiapkan deklarasi mereka pada 24 Mei mendatang di TPA Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengaku biaya yang dikeluarkan untuk deklarasi tersebut sangat sederhana karena banyak dibantu oleh simpatisan dan kader-kader partai.

"Saya kira anggarannya sederhana saja. Ini dikerjakan gotong royong, setiap orang membantu, kader juga bantu jadi nggak ada biaya seperti yang diberitakan media massa," ujarnya usai diskusi bertajuk 'Boediono Operator Neolib atau IMF di Indonesia?' di Gedung YTKI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (21/5/2009).

Ketika ditanya mengenai besar anggaran yang dikeluarkan untuk kampanye Mega-Prabowo yang disebut-sebut menghabiskan dana Rp 15 miliar Fadli langsung membantahnya.

"Wah kata siapa? Kalau Rp 15 M itu paling untuk 1 atau 2 caleg mungkin. Itu kan ada bidang yang mengatur, menyangkut soal biaya, ada bendahara yang menyusun itu," kata Fadli.

Fadli mengatakan bukan soal berapa biaya yang dikeluarkan. Tapi semangat mendukung dan memenangkan pasangan Mega-Prabowo.

"Tidak perlu pakai prosentase. Kita pakai anggaran gotong royong, dari PDIP, Gerindra, caleg-caleg, dan masyakarat yang mendukung visi misi Mega-Prabowo," tuturnya.

Pada saat kampanye, Fadli menjelaskan tidak akan melakukan kampanye yang jor-joran karena melihat antusiasme masyarakat terhadap calon-calon presiden yang sudah tinggi.

"Kita bukan jor-joran, kita pasangan akhir deklarasi, tapi tentunya persiapan sudah dimulai. Antusiasme masyarakat sudah tinggi semua sudah dipersiapakan oleh masing-masing tim kandidat calon," tandasnya.

Mengenai strategi pemenangan, tim kampanye tentu sudah banyak mempersiapkan masak-masak. Karena ia mengaku pasangan Mega-Prabowo ingin membentuk imej yang pro ekonomi rakyat.

"Kita terus mendukung pencitraan atau imej yang pro rakyat. Kita juga menggalang kekuatan dari Ormas, dan masyarakat luas," katanya.

( mpr / gah ) (sumber; http://detiknews.com )


Saturday, May 16, 2009

MEGAWATI - PRABOWO SIAP MENSEJAHTERKAN RAKYAT

Deklarasi pencalonan pasangan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto akhirnya diumukan di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Pengumuman deklarasi pasangan Mega-Prabowo dilaksanakan tepat pada pukul 23.30 WIB, Jumat 15 Mei 2009.

Pada deklarasi ini dipastikan bahwa Megawati akan maju sebagai calon Presiden dan didampingi oleh Prabowo Subianto sebagai calon Wakil Presiden

Deklarasi ini dibuka oleh Sekjen PDIP Pramono Anung. Telah terjadi kesepakan antara Megawati dan Prabowo sekaligus kesepakan antara PDIP dan Grindra.

Dalam pidatonya Prabowo mengatakan bahwa dirinya diminta Megawati untuk mendampingi Megawati sebagai wakil presiden untuk memimpin perubahan dan perbaikan bangsa.

"Kehormatan ini saya terima karena nilai-nilai yang diperjuangkan PDIP dan Megawati sama dengan Gerindra. Yaitu Pacasila, NKRI, kedaulatan bangsa dan wong cilik, seperti petani buruh dan pedangan kecil yang masih menderita," ujar Prabowo mengakhiri pidatonya.

Megawati Soekarnoputri telah memiliki tugas khusus bagi Prabowo Subianto jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada Pilpres mendatang. Prabowo akan mengurusi hal-hal yang terkait ekonomi kerakyatan.

"Kalau sekiranya saya dapat terpilih menjadi presiden RI kembali dan Bapak Prabowo sebagai wapres saya, maka di dalam penugasan yang saya akan berikan pada beliau, beliau akan melaksanaakn hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan Indonesia," kata Mega.

Hal itu dikatakan dia saat pendeklarasian pasangan Megawati-Prabowo di Kediaman Mega, Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/5/2009) pukul 23.30 WIB. Jumpa pers di 'Rumah Perjuangan' ini dihadiri para politisi dua parpol tersebut dan massa pendukung.

Dikatakan Mega, program-program ekonomi kerakyatan ataupun hal-hal yang konstruktif akan dilakukan secara bersama-sama. Program itu, kata Mega, juga menjadi syarat dukungan yang diberikan oleh masyarakat.

Menurut Mega, dirinya dan Prabowo ingin berjuang bersama dalam rangka mensejahterakan rakyat melalui visi misi ekonomi kerakyatan. Selain itu, juga dalam upaya menjalankan apa yang menjadi keinginnan Bung Karno sebagai founding fathers, yakni bisa berdiri di bawah kaki sendiri (berdikari).

"Karena seperti tadi yang dikatakan oleh beliau (Prabowo) negara kita yang kaya raya ini seharusnya dapat kita bangun bersama untuk tujuan yang mulia," pungkasnya. ( irw / asy )
(sumber; http://detiknews.com dan http://vivanews.com )


Friday, May 1, 2009

Tabulasi Nasional Menghilang Dari Menu Website KPU

Sudah dua hari ini website KPU mengalami perubahan, awalnya terdapat Menu Tabulasi Nasional. Tetapi dalam dua hari ini Menu Tabulasi Nasional sudah menghilkah dari daftar Menu. Ada apa?

Apakah ada kaitannya dengan penghitungan suara secara manual pada Pusat Tabulasi Nasional yang dilakukan di Hotel Borobur=dur Jakarta. Di mana pada kesempatan hari rabu, 29 Mei 2009 tepat jam 13.00 perolehan suara PDI Perjuangan berkisar 19% sementara suara Parta Demokrat berkisar pada angka 17%.

Eh... ternyata Menu Tabulasi Nasional diganti dengan Menu Webgis. Bila kita klik Menu Webgis memang ada menu Tabulasi Nasional yang diletakkan di UnderBar (barisan bawah). Dan bila kita klik menu Tabulasi Nasional-nya maka akan keluar tulisan... "Oops! This link appears broken."

Hmmh... ada apeee?

Thursday, April 30, 2009

Unggul Sementara, PDI P Tetap Persoalkan Pemilu

Jakarta - Hasil sementara penghitungan suara manual pemilu 2009 PDIP berada diurutan
teratas. Hasil ini diyakini tidak akan membuat PDIP berubah pikiran untuk
terus mempermasalahkan proses pemilu yang kacau.

"Kita tetap konsisten untuk menyelesaikan proses pemilu yang bermasalah," ujar ketua DPP PDIP Maruarar Sirait kepada detikcom, seusai diskusi bertajuk
'Konstilasi Parpol jelang Pilpres 2009', di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2009).

Menurut Ara panggilan akrab Maruarar, PDIP tidak melihat hasil dari penghitungan suara oleh KPU, yang terpenting menurutnya bagaimana menyelesaikan permasalahan dalam pemilu lalu."Kita konsisten, hasilnya jelek
atau baik kalau ada masalah jangan dibiarkan," katanya.

Sebagai partai yang gencar mempermasalahkan proses pemilu, PDIP dan partai-partai lain lanjut Ara, meminta agar aparat negara dapat bekerja sesuai
porsinya dan tidak menjadi alat untuk kelompok tertentu.

"Aparat harus netral, membantu menyelesaikan proses pemilu," pintanya.

Sunday, April 26, 2009

Mengawal Suara

Perjalanan panjang dalam proses Pemilu Legislatif sudah selesai. Ternyata kegiatan politik belum usai, masih harus mengawal suara yang kita peroleh. Bila tidak kita kawal maka bukan tidak mungkin suara-suara yang kita raih akan belingsatan/ berpindah / hilang dimakan rayap-rayap politik yang terus bergerilya.

Pengawalan suara memakan banyak tenaga, pikiran, dan materi. Untuk meminta form C1 saja kita harus mengeluarkan sejumlah materi, bahkan beberapa Panitia enggan untuk memberikannya. Politik khas gaya orde baru masih saja banyak dilakukan oleh para politisi.

Saturday, February 21, 2009

Balap Mobil A1 Lippo Karawaci Jadi Kalender Tahunan

JAKARTA (KONTEKAJA) - Pemilik Lippo Group James Ryadi menegaskan bahwa balap mobil A1 akan digelar 6-8 November 2009 di Lippo Karawaci, Tangerang, dan akan menjadi kalender tahunan lomba yang antar negara itu.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh James Ryadi kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menegpora) Adhyaksa Dault di Kantor Menegpora di Senayan Jakarta, Rabu.

Menurut James, pihak Federasi Otomotif Internasional (FIA) memang telah membatalkan penyelenggaraan pada 6-8 Februari 2009 karena khawatir dengan persiapan panitia, tapi Lippo Karawaci akan tetap menjadi penyelenggara pada 6-8 November 2009.

"Untuk tahun-tahun mendatang, event di Lippo Karawaci akan masuk dalam kalender A1 karena memang lintasan dan semua fasilitas sudah rampung," katanya.

Pihak FIA menurut James sebenarnya sudah meyakini bahwa sirkuit di Lippo Village sudah rampung tepat pada waktunya untuk penyelenggaraan 6-8 Februari 2009, tapi mereka tetap khawatir dengan cuaca hujan dan mereka tidak mau mengambil resiko.

Lebih jauh James mengatakan, pihaknya melihat bahwa lomba otomotif seperti A1 akan memberikan peluang bisnis yang dapat mengangkat citra Indonesia di dunia internasional.

"Lippo Village yang akan menjadi ajang lomba bisa menampung sekitar 150.000 penonton dan ini merupakan sebuah peluang bisnis yang harus dimanfaatkan. Selain itu, lomba di jalanan merupakan suatu hal yang unik dan tidak semua negara bisa menggelarnya," katanya.

Sebagai ganti penyelenggaraan A1 pada 6-8 Februari 2009, panitia akan menggelar GT Car sebagai ajang ujicoba.

Sementara itu Menegpora Adhyaksa Dault menyambut hangat rencana Lippo Karawaci untuk tetap menggelar A1 dan pemerintah akan berusaha mendukung sepenuh event tersebut.

"Pemerintah sangat berterima kasih adanya keinginan Lippo Group untuk meningkatkan prestasi olahraga otomotif Indonesia. Apalagi, keinginan itu bisa membawa nama harum bangsa dan negara di dunia internasional," kata Adhyaksa.ant